Ciri Ciri Kebijakn Ekonomi Makro

Keberhasilan di bidang ekonomi sangat tergantung pada kecermatan pemerintah dalam mengendalikan roda perekonomian. Untuk mengatur roda perekonomian secara makro, pemerintah memiliki berbagai instrumen dalam bentuk kebijakan, yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis kebijakan yang terdiri dari kebijakan

Untuk mencapai hasil yang optimal, perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diambil hams disusun secara seksama, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Sasaran perekonomian pada suatu periode tertentu dicapai dengan policy-mix yang serasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga; (b) Menghindari terjadinya conflict of interest; dan (c) Memperhatikan perkembangan perekonomian yang dapat berlangsung dalam waktu relatif cepat (bukan hanya dalam jangka waktu tahunan tetapi dapat juga dalam jangka waktu bulanan, mingguan bahkan harian). Untuk itu, diperlukan mekanisme manajemen perekonomian yang terkoordinasi secara tepat waktu.

Berbeda dengan sistem perekonomian berdasarkan komando (khususnya yang menganut sistem perencanaan ketat/central planning), maka sistem perekonomian Indonesia sebagai suatu mixed-economic system selain tidak terlepas dari pengarahan negara, tergantung pada mekanisme pasar. Dalam sistem ini, manajemen perekonomian diselenggarakan dengan mengandalkan policy instruments yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat secara tidak langsung.

Kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang kredibilitas suatu kebijakan perekonomian. Suatu kebijakan yang dilaksanakan secara kredibel akan menggalang kepercayaan masyarakat akan kemampuan dan kesungguhan/lconsistensi pemerintah untuk mencapai sasaran pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Dengan demikian, manajemen perekonomian akan sangat tergantung pada kemampuan penyelenggara negara untuk memberi isyarat (signals) yang kuat tentang arah perkembangan perekonomian yang akan dituju (misalnya penurunan laju inflasi atau lebih menstabilkan perkembangan nilai tukar rupiah). Dalam keadaan demikian, pendapat atau komentar oleh pejabat tinggi di bidang kebijakan fiskal, moneter dan neraca pembayaran yang terdengar oleh publik dapat mempengaruhi perilaku "pasar". Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah sedapat mungkin hams menghindari langkah kebijakan yang bersifat "gebrakan" seperti langkah devaluasi ketika Indonesia masih menganut sistem nilai tukar terkendali (antara 1966 sampai dengan 1986), adanya langkah yang mengharuskan BUMN untuk menarik dananya dari bank-bank Pemerintah dan menyimpannya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (terjadi pada pertengahan 1987, awal 1991 dan pertengahan 1997). Dengan kata lain, langkah-langkah yang bersifat/berwujud "gebrakan" perlu diubah menjadi lebih fleksibel sehingga kebijakan yang dipilih dan dampaknya dapat diantisipasi oleh para pelaku ekonomi.